Awicaks
Di depan mata terhampar bentangan luas lahan kosong. Seperti tak berujung, dan rasanya matahari di atas kepala ada tiga. Panas luar biasa. Suhu panas juga disebabkan proses pengeringan gambut yang melepaskan jutaan ton karbondioksida (CO2). Sudah dua jam perjalanan, dan sepertinya tidak berujung.
"Dulu di sini adalah hamparan hutan. Dalam waktu kurang dari setahun hutan di sini dibersihkan, karena perusahaan sudah dapat HGU (Hak Guna Usaha) untuk memulai membangun kebun kelapa sawit." Ujar kawan yang menemani saya.
Itu perjalanan sebulan lalu di salah satu kawasan kaya karbon di Riau. Dan pemandangan yang saya lihat tadi hanya puncak dari gunung es. Riau adalah wilayah yang sudah luluh lantak oleh perkebunan besar tidak hanya akhir-akhir ini, bahkan sudah sejak abad ke-18, padsa masa pendudukan Belanda. Yang mengenaskan, keadaan dan modus operandi yang ada sekarang tidak berbeda dengan yang dilakukan pada masa pendudukan Belanda itu.
Sejalan dengan agresifitas pertumbuhan modal-modal besar, seluruh operasi yang "memakan" hutan pun berlangsung semakin efektif dan harus efisien. Atas nama batas-laba (profit margin) metoda pembukaan hutan dan penyiapan lahan paling murah pun dipilih: Membakar sisa-sisa hutan yang ditebang.
Tahun 1997 Riau merupakan salah satu wilayah yang paling mengenaskan dilanda bencana asap. Ratusan anak-anak menderita infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA). Sarwono Kusumaatmadja, yang saat itu menjabat Menteri Lingkungan Hidup, tergerak untuk melakukan kerja-kerja di luar batas kewenangannya. Ia begitu tak sabar melihat ketidakpedulian kantor negara yang mestinya bertanggung jawab, seperti Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah setempat.
Kebakaran lahan hutan tahun 1997 memang bukan yang terbesar, ada pula kebakaran tahun 1982 yang tak kalah hebat, dan sama-sama dibarengi dengan masa gelombang panas (El Nino). Akibatnya derita warga bertumpuk. Sudah terkena bencana asap, lalu mengalami pula kekeringan.
Di media massa para pejabat tak malu-malu menuding masyarakat sebagai penyulut kebakaran. "Mereka miskin, tak punya pilihan selain membakar hutan demi hidup." Sebuah ungkapan paling tolol yang pernah saya dengar. Sudut pandang sepihak dengan sikap lepas tanggung jawab merupakan ciri khas paling menonjol dari pejabat publik di negara ini.
Kebakaran 1997 yang melanda Sumatra dan Kalimantan itu menjadi penanda dari ambruknya rejim korup Orde Baru. Tak lama, setelah diselenggarakan pemilihan umum a la Orde Baru yang kembali mengantarkan Suharto menjadi presiden untuk kesekian kalinya, Sarwono pun tak tergusur dari jajaran elit Orde Baru. Yang menarik, itulah awal dari runtuhnya kepongahan Orde Baru Suharto.
Setelah Orde Baru tumbang, pada masa reformasi, kebakaran hutan menjadi prioritas penting rejim berikutnya. Namun, alih-alih menyelesaikan krisis, kebakaran hutan justru menjadi kerangka acuan (Terms of Reference, ToR) baru pengembangan proyek-proyek milyaran rupiah, baik yang berasal dari bantuan (tak gratis) negara-negara maju maupun proyek utang luar negeri. Ini memang ciri negeri amburadul ini. Krisis dipecahkan lewat proyek. Krisis tak selesai, pengelola proyek makin kaya!
Yang jelas bencana asap menjadi pemicu ucapan permintaan maaf setiap presiden yang berkuasa sejak Suharto kepada negara-negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura. ASEAN pun tergerak merumuskan sebuah perjanjian kerjasama penangangan bencana asap. Selesaikah krisis? Lagi-lagi ia hanya melahirkan proyek-proyek baru....
"Harusnya pemerintah Malaysia minta maaf kepada kita karena tak mampu mengontrol para pemodal mereka yang berinvestasi di perkebunan kelapa sawit di Sumatra dan Kalimantan," ujar seorang pejabat publik dari Departemen Kehutanan pada masa kepresidenan Megawati. Buruk rupa cermin dibelah!
Mungkin mudah bagi saya menulis, utamakan keselamatan warga dalam kebijakan-kebijakan publik! Tetapi dengan carut-marut struktur dan karakter pengurusan negara macam begini, ktia mesti mulai dari mana? Tanpa pemimpin-pemimpin bernyali, nothing to lose, warga Indonesia tak mungkin keluar dari lingkaran setan krisis. Percayalah!
14 Agustus 2008
02 Juni 2008
Nggole' Ambegan - Take A Break
Bahasa Jawa-nya, 'nggole' ambegan' atau tarik nafas sebentar. Ya, saya memutuskan untuk istirahat seminggu dari segala hiruk-pikuk pekerjaan yang telah mengocok adrenalin sejak awal Maret. Selama seminggu ini saya berencana menyelesaikan banyak hal yang selama ini terutang terhadap keluarga. Termasuk diantaranya melanjutkan naskah yang sejak 2002 saya tulis tetapi sulit untuk dipaksa menjadi naskah-akhir (final draft).
Dalam perjalanan Bangkok - Jakarta, yang cuma tiga jam itu, saya merenungkan banyak hal. Rasanya apa yang saya kerjakan tidak akan pernah ada habisnya, merujuk kepada keruwetan situasi negeri ini. Saat Konferensi TBLI Asia 2008 di Bangkok saya berkesempatan berkenalan dengan beberapa pelaku investasi dan industri serta perbankan dari berbagai negara, termasuk dari negeri sendiri. Saya berusaha keras memahami suasana batin dan jalan pikiran mereka lewat empati. Terus terang saya, yang tumbuh dan menimba banyak pengalaman hidup di lingkungan aktivisme serta riset-riset ekologi dan sumberdaya alam, sangat awam dengan kalangan usaha dan investasi.
Seorang konsultan investasi asal Amerika Serikat yang telah hidup di Bangkok selama lebih dari duapuluh tahun adalah salah seorang yang selama tiga hari berbincang intensif dengan saya. Dia mengaku menjadi pendukung organisasi saya sejak limabelas tahun lalu. Dan kerja-kerja kampanye organisasi saya senantiasa menjadi sumber inspirasi kerja-kerja profesionalnya dengan beragam klien.
"It's not easy to accept your confrontational message, but it always good as my wake-up call, since the border line between good and bad in investment world is as thin as a silk sheet," Ungkapnya terus terang. Ia telah malang melintang di dunia investasi tidak hanya di Thailand, tetapi juga Indonesia, Filipina, Singapura dan Malaysia.
Tentu saja hal itu menggelitik rasa ingin tahu saya, terutama terkait dengan krisis moneter 1997, yang telah meluluhlantakkan dan merombak bentang serta landasan ekonomi dan ekonomi-politik regional. Pertanyaan bodoh pada situasi ini seringkali ampuh untuk membuat orang sekaliber dia menjawab dengan dimensi yang lengkap. "So, what were you and where were you during the monetary crash of 1997 in the region then?"
Tanpa tedeng aling-aling dia bercerita tentang kelompok orang yang menangguk laba luarbiasa besar ketika terjadi krisis moneter tersebut. "That was a bonanza of the financial business," Ujarnya. Dia paham bahwa gelimang tersebut menjadi biaya bagi ratusan juta warga tak berwajah dan tak bernama yang hidup di Indonesia, Filipina dan Thailand ketika itu. "But, at least you got a phenomenal change in the political landscape of your country, didn't you?"
Yang saya suka berbincang dengannya adalah, sikapnya yang tidak menjilat. Dia tak perlu berpura-pura simpati dengan krisis yang dialami Indonesia, dan mengatakan terus terang bahwa dia memperoleh laba besar dari situasi tersebut. Tidak perlu jauh-jauh, ada banyak warga kelas menengah di kota-kota besar yang menangguk laba besar pula ketika kebanyakan warga harus pontang-panting memperoleh sembilan-bahan-pokok (sembako), atau warga yang kehilangan pekerjaan ketika perusahaan-perusahaan harus gulung tikar tak kuat menanggung beban akibat merosotnya nilai Rupiah terhadap Dollar AS.
Namun pelajaran penting yang saya peroleh dari berbincang dengnnya, juga dengan beberapa orang lain dari India, Cina, Jepang dan seorang petualang investasi asal Inggris yang tinggal lama di Hong Kong, ajaran ekonomi neo-klasik berikut semua turunannya memang sudah menjadi agama dunia. Turunannya yang dilihat para aktivis sosil, politik dan lingkungan sebagai instrumen kejam yang hanya peduli pada laju pertumbuhan dengan mengorbankan distribusi memang kenyataannya sudah dianggap sebagai hal lazim (taken for granted). Orang itu mengakui bahwa dia pun memiliki keprihatinan serupa, tetapi dia tidak punya keberanian untuk menjadi seorang martir, mengorbankan keluarganya.
Saya senantiasa tidak merasa pada posisi menilai sikap itu benar atau salah, tetapi kejujurannya membuat saya merenung panjang. Yang sering mengganggu saya adalah orang-orang seperti dia yang hipokrit dan melakukan penipuan massif lewat aksi-aksi filantropik mereka. Ketika hal tersebut saya ungkap, dia setuju.
"There always a lie behind philanthropic act. I don't buy-in to what-so-called corporate social responsibility, since it against, not only to social justice, but to the very nature of us being a business community."
Rujukan yang selama ini saya baca memang menunjukkan hal tersebut. Namun ini pertama kali bagi saya mendengar langsung dari pelaku. Dan ketika kami kongkow di sebuah pub dengan beberapa peserta dan pembicara lain, hal itu saya lontarkan. Meledaklah diskusi dan debat hangat sepanjang malam hingga menjelang pukul dua pagi. Pro dan kontra di kalangan mereka sendiri agaknya terwakili dari perdebatan malam itu. Saya sengaja meletakkan posisi sebagai seorang fasilitator yang netral. Saya menugasi diri saya untuk melontarkan petanyaan-pertanyaan kritis kepada kelompok itu.
Terus terang pengalaman singkat itu berpengaruh besar kepada saya. Saya memutuskan untuk beristirahat sebentar, dan berharap kembali ke organisasi dengan gagasan yang lebih segar serta berimbang. Saya merasa harus ada gebrakan di internal organisasi untuk mendorong kerja-kerja kampanye yang lebih jitu dan progresif dengan jangkauan pemahaman yang lebih luas...
Dalam perjalanan Bangkok - Jakarta, yang cuma tiga jam itu, saya merenungkan banyak hal. Rasanya apa yang saya kerjakan tidak akan pernah ada habisnya, merujuk kepada keruwetan situasi negeri ini. Saat Konferensi TBLI Asia 2008 di Bangkok saya berkesempatan berkenalan dengan beberapa pelaku investasi dan industri serta perbankan dari berbagai negara, termasuk dari negeri sendiri. Saya berusaha keras memahami suasana batin dan jalan pikiran mereka lewat empati. Terus terang saya, yang tumbuh dan menimba banyak pengalaman hidup di lingkungan aktivisme serta riset-riset ekologi dan sumberdaya alam, sangat awam dengan kalangan usaha dan investasi.
Seorang konsultan investasi asal Amerika Serikat yang telah hidup di Bangkok selama lebih dari duapuluh tahun adalah salah seorang yang selama tiga hari berbincang intensif dengan saya. Dia mengaku menjadi pendukung organisasi saya sejak limabelas tahun lalu. Dan kerja-kerja kampanye organisasi saya senantiasa menjadi sumber inspirasi kerja-kerja profesionalnya dengan beragam klien.
"It's not easy to accept your confrontational message, but it always good as my wake-up call, since the border line between good and bad in investment world is as thin as a silk sheet," Ungkapnya terus terang. Ia telah malang melintang di dunia investasi tidak hanya di Thailand, tetapi juga Indonesia, Filipina, Singapura dan Malaysia.
Tentu saja hal itu menggelitik rasa ingin tahu saya, terutama terkait dengan krisis moneter 1997, yang telah meluluhlantakkan dan merombak bentang serta landasan ekonomi dan ekonomi-politik regional. Pertanyaan bodoh pada situasi ini seringkali ampuh untuk membuat orang sekaliber dia menjawab dengan dimensi yang lengkap. "So, what were you and where were you during the monetary crash of 1997 in the region then?"
Tanpa tedeng aling-aling dia bercerita tentang kelompok orang yang menangguk laba luarbiasa besar ketika terjadi krisis moneter tersebut. "That was a bonanza of the financial business," Ujarnya. Dia paham bahwa gelimang tersebut menjadi biaya bagi ratusan juta warga tak berwajah dan tak bernama yang hidup di Indonesia, Filipina dan Thailand ketika itu. "But, at least you got a phenomenal change in the political landscape of your country, didn't you?"
Yang saya suka berbincang dengannya adalah, sikapnya yang tidak menjilat. Dia tak perlu berpura-pura simpati dengan krisis yang dialami Indonesia, dan mengatakan terus terang bahwa dia memperoleh laba besar dari situasi tersebut. Tidak perlu jauh-jauh, ada banyak warga kelas menengah di kota-kota besar yang menangguk laba besar pula ketika kebanyakan warga harus pontang-panting memperoleh sembilan-bahan-pokok (sembako), atau warga yang kehilangan pekerjaan ketika perusahaan-perusahaan harus gulung tikar tak kuat menanggung beban akibat merosotnya nilai Rupiah terhadap Dollar AS.
Namun pelajaran penting yang saya peroleh dari berbincang dengnnya, juga dengan beberapa orang lain dari India, Cina, Jepang dan seorang petualang investasi asal Inggris yang tinggal lama di Hong Kong, ajaran ekonomi neo-klasik berikut semua turunannya memang sudah menjadi agama dunia. Turunannya yang dilihat para aktivis sosil, politik dan lingkungan sebagai instrumen kejam yang hanya peduli pada laju pertumbuhan dengan mengorbankan distribusi memang kenyataannya sudah dianggap sebagai hal lazim (taken for granted). Orang itu mengakui bahwa dia pun memiliki keprihatinan serupa, tetapi dia tidak punya keberanian untuk menjadi seorang martir, mengorbankan keluarganya.
Saya senantiasa tidak merasa pada posisi menilai sikap itu benar atau salah, tetapi kejujurannya membuat saya merenung panjang. Yang sering mengganggu saya adalah orang-orang seperti dia yang hipokrit dan melakukan penipuan massif lewat aksi-aksi filantropik mereka. Ketika hal tersebut saya ungkap, dia setuju.
"There always a lie behind philanthropic act. I don't buy-in to what-so-called corporate social responsibility, since it against, not only to social justice, but to the very nature of us being a business community."
Rujukan yang selama ini saya baca memang menunjukkan hal tersebut. Namun ini pertama kali bagi saya mendengar langsung dari pelaku. Dan ketika kami kongkow di sebuah pub dengan beberapa peserta dan pembicara lain, hal itu saya lontarkan. Meledaklah diskusi dan debat hangat sepanjang malam hingga menjelang pukul dua pagi. Pro dan kontra di kalangan mereka sendiri agaknya terwakili dari perdebatan malam itu. Saya sengaja meletakkan posisi sebagai seorang fasilitator yang netral. Saya menugasi diri saya untuk melontarkan petanyaan-pertanyaan kritis kepada kelompok itu.
Terus terang pengalaman singkat itu berpengaruh besar kepada saya. Saya memutuskan untuk beristirahat sebentar, dan berharap kembali ke organisasi dengan gagasan yang lebih segar serta berimbang. Saya merasa harus ada gebrakan di internal organisasi untuk mendorong kerja-kerja kampanye yang lebih jitu dan progresif dengan jangkauan pemahaman yang lebih luas...
17 Mei 2008
Pemilu Sembilan Bulan? Sinting!
Saya baru tersadar ketika tahu bahwa masa kampanye pemilihan umum tahun depan bisa memakan waktu sembilan bulan. Saya cuma geleng-geleng kepala. Apa isi kepala orang-orang sekolahan yang disewa untuk merumuskan peraturan perundangan ini? Kalau isi kepala para politikus sih saya sama sekali tidak tertarik untuk tahu, karena sudah terbaca dari perilaku dan biaya kelakuan mereka.
Coba mari telusuri berita-berita media sepanjang dua tahun terakhir. Mari perhatian kita pusatkan ke konflik-konflik yang timbul karena pemilihan kepala daerah (pilkada). Bentrokan antarmassa pendukung jelas tak terhindarkan, belum lagi ketidakpastian hukum karena pasti pihak yang tak terima atas kekalahan mereka akan mondar-mandir ke lembaga peradilan, entah itu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tambal sulam dan bengkel bongkar pasang jelas tak terhindarkan. Belum pula dihitung perdebatan-perdebatan di media massa diantara orang-orang sekolahan yang menjadi pengamat politik, serta para pelaku politik itu sendiri. Apalagi jika kita sudah bicara soal biaya. Baik biaya resmi maupun biaya-biaya silumannya. Dimana otak orang-orang itu?
Rasanya potret derita warga yang tak henti-hentinya diwartakan media massa tak mampu menyentuh syaraf dan sel-sel kelabu otak mereka. Ini negara mau dibawa kemana? Sudah porak poranda ekonominya, korup orang-orangnya, lah kok masih mau bermain-main dengan eksperimen politik yang lama, mahal (baik biaya moneter maupun biaya sosial dan politik). Saya pun bingung, kok tidak ada aktivis organiasi masyarakat sipil yang protes. Jangan-jangan mereka pun tergiur untuk ikut cawe-cawe di eksperimen paling gila ini?
Benar-benar edan!
Coba mari telusuri berita-berita media sepanjang dua tahun terakhir. Mari perhatian kita pusatkan ke konflik-konflik yang timbul karena pemilihan kepala daerah (pilkada). Bentrokan antarmassa pendukung jelas tak terhindarkan, belum lagi ketidakpastian hukum karena pasti pihak yang tak terima atas kekalahan mereka akan mondar-mandir ke lembaga peradilan, entah itu Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Tambal sulam dan bengkel bongkar pasang jelas tak terhindarkan. Belum pula dihitung perdebatan-perdebatan di media massa diantara orang-orang sekolahan yang menjadi pengamat politik, serta para pelaku politik itu sendiri. Apalagi jika kita sudah bicara soal biaya. Baik biaya resmi maupun biaya-biaya silumannya. Dimana otak orang-orang itu?
Rasanya potret derita warga yang tak henti-hentinya diwartakan media massa tak mampu menyentuh syaraf dan sel-sel kelabu otak mereka. Ini negara mau dibawa kemana? Sudah porak poranda ekonominya, korup orang-orangnya, lah kok masih mau bermain-main dengan eksperimen politik yang lama, mahal (baik biaya moneter maupun biaya sosial dan politik). Saya pun bingung, kok tidak ada aktivis organiasi masyarakat sipil yang protes. Jangan-jangan mereka pun tergiur untuk ikut cawe-cawe di eksperimen paling gila ini?
Benar-benar edan!
Langgan:
Entri (Atom)
